Penerbit :FREDOM INSTITUTE
Jumlah hal : 544 hlm
Tahun : 2009
Hindia belanda dikenal sebagai Hindia Timur Belanda terdiri dari kepulauan Malaya, menghubungkan Australia dengan Asia dan Samudara Pasifik dengan Samudra Hindia.Kota yang menjadi pusat perdagangan adalah Sriwijaya, Melayu, Malaka. Pulau yang terpenting di Hindia Belanda adalah Jawa, Jawa berssandar dari kekuatan pertanian dan karena terletak dalam jalur kepualauan rempah rempah sehingga dapat meyediakan tempat peristrahatan bagi pedagang pedagang Timur Dan Barat. Dan dengan demikian sebagian kekuatan berssandar dari kegiatan perdagangan. Antara Jawa dan Sumatra saling menguasai untuk memperoleh kekuatan dalam bidang perdagangan.Setelah berabad abad lamanya, bangsa-bangsa dari penjuru dunia yang bertemu di Indonesia pelan-pelan membangun budaya Indonesia bersama ada banyak kebhinekaan tapi pada umumnya wilayah ini secara umum dikenal dengan nama Indonesia.
Buku ini wajib dibaca untuk sejarawan yang ingin mempelajari sejarah ekonomi, politik dan social di Indonesia pada masa VOC , pendudukan Inggris, system tanam paksa, zaman liberalisme sewaktu segala rintangan atas kegiatan usaha swasta Belanda, masa kebijakan politik etis 1900-1920, masa krisis ekonomi sejak 1929-1930. Furnivall dengan tajam mengkritik kebijakan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Furnivall sangat memahami permasalahan yang berkaitan dengan administrasi kolonial yang telah diperoleh di Burma, dia juga melakukan penelitian lama di Hindia Belanda. Sehingga pemerintah kolonial Belanda dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan dalam melakukan tugas di pemerintahan di Hindia Belanda.
System tanam paksa merupakan teori yang dicetuskan oleh Van den Bosch dengan peraturan pembayaran pajak yang dibebankan oleh rakyat dengan berupa barang bukan uang.sistem tanam paksa menurut desain mula mula atas dasar sukarela. Pelaksanaan tanam paksa mula mula dilaksanakan di Priangan kemudian diteruskan ke seluruh pulau Jawa. System tanam paksa di Jawa (1830-1870) , dimana suatu desa diwajibkan untuk menyediakan seperlima dari seluruh lahan pertaniannya desa tersebut diwajibkan untuk menanam tanaman ekspor karena pertimbangan kumudahan irigasi. Wabah wabah kelaparan terjadi di Cirebon karena tanaman pangan tidak ditanam oleh petani. Tanam paksa diakhiri bukan karena sisitem ini gagal tetapi adanya golongan liberal yang menuntut bahwa Jawa harus dibuka untuk kegiatan usaha swasta Belanda. Kaum liberal berpendapat hanya bertugas menjaga kepastian hokum dan ketertiban umum sedangkan swasta yang tidak terkekang oleh berbagai peraturan pemerintah akan menjamin kesejahteraan bagi masyarakat luas.
Amandemen Undang Undang Dasar pada 1840 dirancang oleh Beud, yang menggantikan Van den Bosch di Kantor Kolonial. Undang Undang Dasar baru yang disusun dibawah pengaruh Thorbecke, bersifat liberal dalam arti yang sangat berbeda daripada Undang Undang 1815, ia memperkenalkan pertanggungjawaban kementerian, pemerintahan parlementer, pemilihan umum langsung dengan jumlah pemegang hak pilih yang lebih luas. Setelah pemilihan umum pertama di bawah Undang Undang Dasar baru itu, William III harus memanggil Thorbecke. Begitu menduduki jabatan Thorbecke langsung ketahuan kenaifannya mengenai pemerintahan partai dengan mengangkat sebagai menteri kolonial seorang Konservatif Pahud. Undang Undang Dasr mengharuskan suatu rancangan Undang Undang Hindia yang diajukan melalui tiga tahap. Pada dasarnya Undang Undang ini tidak jauh beda masa Van Den Bosch.
Selama masa liberalisme 1870-1900 swasta Belanda mulai mengeksploitasi sumber daya alam dari luar pulau Jawa yakni Sumatera. Masa masa ini produksi pertanian dan pertambangan meningkat. Tetapi pemasukan untuk pemerintahan Kolonial tidak bertambah karean harus menghadapi perang Aceh membuka pertambangan pertambangan, membuka jalan jalan ereta api dan membuka pelabuhan.
Pada tahun 1900 liberalisme kehilangan daya tariknya, karena para sarjana Belanda lebih tertarik ke paham sosialisme setelah bekerja di perusahaan Belanda, terlebih lagi tulisan Van Deventer tentang Hutang Kehormatan kepada Hindia Belanda. Munculnya politik Etis didukung seenuhnya oleh sebagian pemerintah Hindia Belanda meski terkendala kekurangan dana. Pada 1901 ratu belanda mengemukakan rencana pemerintah belanda untuk mengkaji kesejahteraan rakyat yang merosot terutama penduduk jawa. Muncullah politik etis dengan tiga pelaku politik belanda yaitu van Kol van Deventer Brooshooft.
Buku ini menjelaskan permasalahan social ekonomi Hindia Belanda. Furnivall sangat bersemangat untuk mengkaji lebih dalam tantang kehidupan social ekonomi di Hindia Belanda, hal ini dikarenakan bahwa bahan yang ada untuk penulisan ini sangat berlimpah tetapi penelitian mengenai hal ini jarang dilakukan. Masyarakt majemuk sendiri didefinisikan suatu masyarakat yang terdiri dari satu atau lebih golongan tau tata social yang hidup berdampingan, tapi tidak berbaur , dalam suatu unit politik. Hindia Belanda merupakan wilayah tropis di mana penguasa dan rakyatnya berasal dari ras yang berbeda. Masyarakat majemuk tidak ada kehendak bersama kecuali, mungkin, dalam urusan maha penting , seperti pertahanan terhadap agresi dari luar. Dalam aspek politisnya suatu masyarakat majemuk menyerupai konfederensi provinsi provinsi sekutu, bersatu dengan perjanjian atau dalam batas batas konstitusi formal, hanya demi tujuan tertentu yang disepakati unit unit konstituennya. Diluar itu masing masing menjaankan kehidupannya sendiri.
Individu setiap golongan punya kebersamaan motif ekonomi, keinginan mendapatkan keuntungan, hanya derajatnya yang bisa lebih besar atau kurang dan mereka bergabung , kurang lebih dengan sadar , untuk memajukan proses ekonomi, hokum alam dalam dunia ekonomi yang paling sigap yang paling selamat, produk paling murah cenderung menggantikan yang lebih mahal. Karakteristik masyarakat majemuk adalah pembagian kerja seksional, walupun perbedaan utama antara kelompok kelompok boleh jadi ras , agama, atau warna kulit, setiap golongan mendapatkan fungsinya sendiri dalam produksi, dan kecenderungan kea rah pengelompokan bebrapa golongan menadi kasta ekonomi yang khas. Namun dalam suatu wilayah pendudukan tropis, konflik di antara kepentingan kepentingan ekonomi yang saling bersaing cenderung iperparah oleh keberagaman rasial.
Prinsip prinsip ekonomi Barat tidak valid di wilayah pendudukan tropis karena aksioma aksioma yang menjadi dasarnya tidak berlaku dalam kehidupan pribumi dan karena kondisi kondisi di wilayah wilayah pendudkan itu sanagt berbeda dengan kondisi di barat. Prinsip ekonomi di Barat hanya bisa dilakukan diwilayah terbatas di pendudukan tropis. Teori ekonomi barat mengasumsikan begitu saja adanya keinginan untuk kesejahteraan progresif dan dengan anggapan bahwa kebutuhan pasti ada masalah mendasar ilmu ekonomi di Barat adalah bagaimana menyediakan lebih banyak untuk memuaskasn kebutuhan. Itulah tujuan ekonomi markantilisme yasng tidak kurang dari tujuan mereka pendahulu liberal mereka, dan perbedaan antara kedua aliran itu hanyalah dalam soal metode. Ketika Adam Smith meletakan pondasi ilmu ekonomi modern, sangat perlu bagi kemajuan ekonomi bahwa rintangan yang menghambat produksi dipecahkan dan produksi ditingkatkan dengan memberikan kebebasan penuh kepada individualism dan kewiraswastaan ekonomi. Hokum yang berlaku waktu itu mencerminkan proses , yang sebagian besar tidak disadari, pengaturan masyarakat secara bertahap melalui konflik kekuatan berkepanjangan dimana kehendak memainkan peran lebih besar daripada akal budi, menghambat kebebasan berwiraswasta, setelah teori ekonomi muncul.
Hokum itu harus dikaji ulang demikianlah, sejajar dengan teori teori rasional baru dari ilmu ekonomi liberal, muncullah suatu teori baru ilmu politik, yang juga mengaku berdasarkan pada prinsip rational, teori utilitas. Liberalisme dan utyliteralisme bertumbuh berbarengan saling menjalin hubungan dengan erat sehingga sulit dibedakan dan, dibawa pengaruh gabungan mereka, meluaslah pandangan bahwa fungsi fungsi hokum harus dibatasi pada pemeliharaan ketertiban saja. Berdasarkan pandangan ini , ekonomi liberal mencari kunci kesejahteraan ekonomi didalam kebebasan kewiraswastaan ekonomi didalam batas batasa hokum yang sudah disempitkan cakupannnya itu. Belanda maupun Hindia Belanda, segera tampak bahwa proses ekonomi bebas akan menurunkan derajat orang yang situasinya tidak sebagus orang Inggris pada masa itu ke posisi inferioritas ekonomi, karena inferiritas politik.
Struktur politik suatu masyarakat majemuk tercermin dalam ekonomi politiknya. Dalam masyarakat homogen masalah mendasar ilmu ekonomi terapan adalah bagaimana cara paling baik memenuhi kebutuhan , termasuk permintaan social dari masayarakat secara keseluruhan. Kadang kadang hal ini bias tercapai dengan memperbolehkan kebebasan berusaha sepenuhnya dan kadang kadang dengan ketaatan kolektif kepada ekonomi terencana; tetapi dalam kedua duanya tujuan kebijakan ekonomi sama saja , pemenuhan kebutuhan msyarakat sebagai keseluruhan. Tapi dalam ekonomi majemuk , tidak ada masyarakat sebagai keseluruhab yang punya permintaan sosial bersama. Untuk ekonomi semacam ini,masalah mendasar ilmu ekonomi terletak jauh lebih dalam , mencakup integrasi atau pengaturan permintaan.
Jadi tampaknya menurut Furnivall dalam masyarakat homogeny dan majemuk , tujuan praktis yang diberikan ilmu politik dan ilmu ekonomi sangatlah berbeda. Dalam masyarakat homogen, tujuan ilmu politik adalah mengusahakan sebaik baikmya perwujudan kehendak social dan tujuan ekonomi politik adalah berbuat sebaik mungkin bagi pemunuhan permintaan social, dan tujuan. Semntara itu dalam masyarakat majemuk tujuannya adalah masing masing untuk mengintegrasikan masyarakat dan untuk mengorganisasikan permintan social.
